Get Adobe Flash player
Home PROFIL Profil Pengadilan Sejarah Kabupaten Sarolangun

Sejarah Pembentukan Kabupaten Sarolangun

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dicetuskan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, kota Sarolangun yang pernah menjadi basis patroli Belanda menjadi bagian dari Kabupaten Jambi Ilir ( Timur ) dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Jambi dan Bupatinya pada masa itu adalah Muammad Kamil.

Pada tahun 1950 hingga jadi menjadi provinsi tahun 1957, Sarolangun menjadi kewedanaan bersama kota-kota lainnya yaitu Bangko, Muara Bungo, dan Muara Tebo yang tergabung dalam Kabupaten Merangin dengan Ibu Kotanya semula berkedudukan di Jambi yang selanjutnya berpindah ke Sungai Emas Bangko. Sejak saat itu, Kota Sarolangun menjadi kewedanaan selama kurang lebih 20 tahun. Selanjutnya dimulai dari tahun 1960 berdasarkan hasil sidang pleno DPRD Kabupaten Merangin dipecah menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Bungo Tebo. Maka sejak saat itu kewedanaan Sarolangun secara resmi menjadi bagian wilayah Kabupaten Daerah Tk.II Sarolangun-Bangko dengan Ibu Kotanya Bangko.

Bersamaan dengan semangat reformasi dan era otonomi daerah yang digulirkan di tanah air, maka melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah menuntut Pemerintah Pusat untuk menyenpurnakan struktur pemerintahan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelolah keuangan daerahnya secara mandiri dengan kemampuan sendiri dan kemampuan potensi yang dimiliki. Melalui Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 secara yuridis formal kabupaten Sarolangun resmi dibentuk.

Selanjutnya diperkuat dengan keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/1999 tanggal 09 Juli 1999 tentang Pemekaran Kabupaten di Provinsi Jambi menjadi Sembilan Kabupaten dan Satu Kota. Atas dasar kebijakan tersebut, maka pada tanggal 12 Oktober 1999 Kabupaten Sarolangun resmi menjadi daerah otonom dengan Drs. H. Muhammad Madel, MM sebagai Bupati. Secara defenitif, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun dilantik pada tanggal 31 Juli 2001 dengan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Drs. H. Muhammad Madel, MM dan Drs.H. Maryadi Syarif. Secara administratif  pada awal berdirinya Kabupaten Sarolangun terdiri dari 6 Kecamatan dengan 108 Desa, 4 Kelurahan, 2 Desa Unit Transmigrasi.

Dalam rangka melengkapi kelembagaan pemerintah dan birokrasi publik sebagai Kabupaten pemekaran, maka Lembaga Legislatif  DPRD pada awal berdirinya masih merupakan bagian dari DPRD Kabupaten Sarolangun Bangko          ( Sarko ). Pemisahan Lembaga Legislatif Kabupaten Sarolangun dibentuk bersamaan dengan dasar Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 dan selanjutnya disempurnakan kemabli melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 25 orang.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Sarolangun terus melaksanakan pembenahan dan penataan fhisik maupun non fhisik pembangunan dan juga penataan struktural organisasi pemerintahan. Untuk memperpendek dan mempermudah jalur pelayanan Birokrasi kepada masyarakat, maka melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 dan Perda Nomor 39 Tahun 2004, Kabupaten Sarolangun dimekarkan dari 6 Kecamatan menjadi 8 Kecamatan.

Selanjutnya, sejarah kembali berobah. Ditengah perjalanan Pemerintahan Bupati Drs. H. Muhammad Madel, MM dan Wakil Bupati Drs. H. Maryadi Syarif, mengalami perobahan hingga akhirnya Drs. H. Maryadi Syarif dinobatkan sebagai Pelaksana Tugas Bupati smapai terpilihnya Bupati Definitif. Pada Pemilihan Bupati Juli Tahun 2006, akhinya secara demokrasi terpilih pasangan Bupati dan Waki Bupati Sarolangun yang kedua, yakni Drs. H. Hasan Basri Agus, MM sebagai Bupati Sarolangun dan Drs. H. Cek Endra sebagai Wakil Bupati Sarolangun. Drs. H. Hasan Basri Agus, MM dan Drs. H. Cek Endra dilantik oleh Gubernur Jambi Drs. H. Zulkifli Nurdin, MBA sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode 2006-2011 pada tanggal 31 Juli 2006.

Secara administratif pemerintah pun, terjadi perubahan. Salah satunya adalah pemekaran dari 8 Kecamatan menjadi 10 Kecamatan, dan dari 108 Desa kini ( tahun 2007 ) menjadi 124 Desa, dan 4 Kelurahan.

Add comment


Security code
Refresh