Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
"Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Sarolangun, dapatkan Informasi tentang Pengadilan Agama Sarolangun disini..."
Logo PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang - Kabupaten Sarolangun - Propinsi Jambi

Telp/Fax : 0745 - 91679 | Email : pasarolangunjbi@gmail.com

Logo Artikel

PROSEDUR STANDAR

Prosedur Standar

primi sui motori con e-max

Prosedur Penerimaan Perkara

Prosedur Pendaftaran Perkara
Pengadilan Agama Sarolangun
 

 

Pertama :



Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

Kedua :
Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

Ketiga :
Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Catatan :
Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.
Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

Keempat :
Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

Kelima :
Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Keenam :
Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

Ketujuh :
Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

Kedelapan :
Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

Kesembilan :
Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

Kesepuluh :
Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Kesebelas :
Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

Keduabelas :
Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Pendaftaran Selesai
Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Prosedur Menghadiri Sidang

Prosedur Menghadiri Sidang

Pengadilan Agama Sarolangun

 
A. Persiapan Sebelum Pelaksanaan Persidangan
  1. Panitera atau Panitera Pengganti yang akan bersidang mempersiapkan diri maksimal 15 menit sebelum persidangan dimulai.
  2. Para pihak yang hendak mengikuti persidangan menuju Meja Informasi dan selanjutnya Petugas Informasi atau Petugas Piket mencatat urutan kehadiran para pihak dengan menyesuaikan dengan Majelis Hakim yang memeriksa.
  3. Petugas Keamanan bertanggung jawab mengawasi ketertiban dan keamanan pelaksanaan persidangan dan selalu siap memposisikan diri di depan pintu ruang sidang.
  4 Petugas Keamanan pengadilan harus melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang dicurigai akan mengganggu jalannya persidangan.
  5. Petugas Kemananan bertanggung jawab memastikan bahwa tidak ada satupun senjata api, senjata tajam, atau peralatan lain yang membahayakan keamanan masuk ke ruang sidang.
  6. Para pihak dan para pengunjung yang akan mengikuti persidangan harus berpakaian yang sopan dan  rapi, mematikan hanphone atau dalam keadaan silent, tidak membawa senjata dan sesuatu yang berbahaya, dan tidak menciptakan kericuhan di ruang sidang.
       
B. Pelaksanaan Persidangan
  1. Panitera atau Panitera Pengganti yang akan bertugas membantu sidang terlebih dahulu mempersiapkan atau menyediakan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya sebelum Majelis Hakim memasuki ruang sidang.
  2. Panitera Sidang mengumumkan kepada pengunjung sidang untuk tertib, teratur dan tidak membuat kegaduhan di dalam ruang sidang serta berdiri sesaat ketika Majelis Hakim memasuki ruang sidang.
  3. Panitera Sidang atau Petugas memanggil para pihak berperkara untuk masuk ruang sidang dengan pengeras suara sesuai dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan urutan kehadiran pihak berperkara.
  4. Para pihak mengikuti persidangan sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan.
  5. Setelah Pelaksanaan Persidangan:
    - Panitera Sidang atau Petugas merapikan dan mengamankan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya setelah Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang.
    - Petugas Kemananan memeriksa dan memastikan para pihak dan pengunjung sidang telah meninggalkan ruang sidang dengan tertib.

Prosedur Pengambilan Salinan Putusan & Akta Cerai

Prosedur Pengambilan Salinan Penetapan/Putusan & Akta Cerai

1. Diambil Sendiri: 
  Para pihak secara pribadi datang menghadap petugas Meja III dengan membawa bukti identitas diri dan identitas perkara yang bersangkutan (contoh: SKUM, Relas Panggilan);
2. Diambil oleh kuasa keluarga (Insidentil):
  a. Membawa surat kuasa, yang didalamnya menyebut secara jelas untuk pengambilan salinan putusan/ penetapan dan Akta Cerai bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan menyebutkan nomor perkara.
  b. Fotocopy identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
3. Diambil Oleh Kuasa Hukumnya/Advokat / Pengacara:
  a. Dalam surat kuasa harus secara kongkrit menyebut keperluan seperti pengambilan Salinan Putusan/Penetapan dan Akta Cerai.
  b. Apabila dalam surat kuasa untuk beracara belum disebut secara jelas maka harus ada surat kuasa tersendiri yang isinya untuk pengambilan Salinan Putusan/Penetapan Akta Cerai.
4. Membayar biaya sesuai tarif jenis PNBP dan hak Kepaniteraan Lainnya berdasarkan PP. Nomor 53 tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 melalui Kasir atau petugas yang di tunjuk untuk itu sebesar :
  a. Akta Cerai                           Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  b. Legislasi Salinan Putusan     Rp.   3.000,- (tiga ribu rupiah);
  c. Legislasi Salinan Penetapan Rp.   3.000,- (tiga ribu rupiah;
  d. Biaya Salinan @ lembar      Rp.      300,- (tiga ratus rupiah)/lembar setiap lembar.
5. Petugas Meja III menyerahkan salinan putusan/penetapan dan Akta Cerai kepada pihak serta membuatkan tanda terima bukti penyerahan.

Tahapan Persidangan

Tahap-Tahap Persidangan :

1. Perdamaian - Mediasi
  Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi  berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

2. Pembacaan Surat Gugatan/Permohonan Penggugat/Pemohon
  Pembacaan Gugatan

Dalam setiap pemeriksaan perdata di pengadilan Majelis Hakim mengupayaka damai antara kedua belah pihak jika tidak dapat didamaikan kemudian dilanjutkan ke pembacaan gugatan. Sebelum dibacaka peggugat berhak meneliti ulang menengenai seluruh materi yang ada

Apabila dalam sidang pertama tergugat tidak hadir maka sidang dapat ditunda untuk di panggil sekali lagi. Jika dalam dua kali atau lebih panggilan secara resmi tergugat tidak hadir pula maka hakim dapat memutuskan perkara dengan putusan Verstek. Apabila telah dijatuhakan putusan Verstek dan ternyata penggugat mengajukan banding maka tergugat tidak dapat mengajukan Verzet melainkan ia boleh juga mengajukan banding, tetapi jika penggugat tidak mengajukan banding maka tergugat tidak boleh mengajukan banding melainkan hanya boleh mengajukan Verzet. Jika majelis hakim sudah memutuskan sedangkan tergugat masih belum puas maka ia dapat mengajukan banding. Pengajuan verzet atau banding ini paling lama 14 hari setelah diputuskan oleh

3. Jawaban Tergugat/Termohon
  Jawaban tergugat

Setelah pembacaan gugatan selesai dan dipertahankan oleh penggugat, maka tergugat dpat mengajukan jawaban baik dalam sidang itu juga maupun dalam sidang berikutnya. “Jawab jinawab ini dapat berlangsung sekurang-kurangnya 3 kali. Namun jika jawabjinawabnya terjadi secara lisan maka acaranya akan lebih sederhana.”

4. Replik
  Replik penggugat

Replik penggugat adalah jawaban/tanggapan dari penggugat/pemohon atas jawaban yang diajukan/disampaikan oleh tergugat/termohon.

5. Duplik
  Duplik tergugat

“Sedangkan duplik adalah jawaban/tanggapan dari tergugat/termohon atas replik yang diajukandisampaikan oleh penggugat/pemohon”.

6. Pembuktian
  Pembuktian

Dalam hal pembuktian menurut pasal 1866 KUHPer alat-alat bukti terdiri atas:

1. Bukti tulisan/surat
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan dan
5. Sumpah
 
7. Kesimpulan
  Kesimpulan

Dalam tahapan ini baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing.

8. Putusan
  Putusan hakim

Putusan Hakim ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara perdata (kontentius), sedangkan penetapan ditujukan untuk perkara permohonan (voluntair), dan akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Setelah selesai putusan dan sudah mendapatkan hukum tetap, tetapi salah satu pihak tidak puas dengan putusan tersebut maka dapat mengajukan Banding. Jika tidak puas lagi bisa mengajukan Kasasi. Apabila tidak puas lagi dapat mengajukan Penijauan Kembali (PK) sebagai usaha/upaya terakhir dalam proses persidangan.


 

APLIKASI - APLIKASI PENDUKUNG


    

    


 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas