Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
"Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Sarolangun, dapatkan Informasi tentang Pengadilan Agama Sarolangun disini..."
Logo PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang - Kabupaten Sarolangun - Propinsi Jambi

Telp/Fax : 0745 - 91679 | Email : pasarolangunjbi@gmail.com

Logo Artikel

361 ARTIKEL PENGGABUNGAN AKAD

spanduk 17 2019 Web

PENGGABUNGAN AKAD AL-ISTISHNA DENGAN AL-WAKALAH BERPOTENSI MENIMBULKAN RIBA TERSELUBUNG.

primi sui motori con e-max

PENGGABUNGAN AKAD  AL-ISTISHNA DENGAN  AL-WAKALAH

BERPOTENSI MENIMBULKAN RIBA TERSELUBUNG.

Oleh Drs. Herman Supriyadi

(Wakil Ketua Pengadilan Agama Sarolangun - PTA Jambi)

 

Pendahuluan

Selain dikenal sebagai makhluk individu (human individual) manusia juga dikenal sebagai makhluk sosial (human society). Sebagai makhluk individu manusia selalu memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sesorang kadang kala ingin memiliki atau mengerjakan sesuatu yang tidak dimiliki atau tidak mampu dikerjakannya namun dimiliki atau mampu dikerjakan oleh orang lain, sebaliknya orang lain terkadang juga ingin memiliki atau mengerjakan sesuatu yang tidak dimiliki atau tidak mampu dikerjakannya namun dimiliki atau mampu dikerjakan oleh orang lain. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing maka terjadilah jual beli, tukar menukar, upah mengupah,  pinjam meminjam dan sebagainya. Oleh karenanya interaksi antar individu adalah suatu kebutuhan yang tidak mungkin dapat dihindari sehingga dalam kondisi seperti itu jadilah manusia sebagai makhluk sosial.

Kebutuhan manusia untuk saling berinteraksi bersifat sangat mendasar, oleh karenanya Islam telah memberikan aturan sedemikian rupa yang dikenal dengan istilah muamalah sehingga dalam pelaksanaannya tidak  merugikan salah satu atau beberapa pihak. Dalam al-Quran banyak sekali  ayat-ayat yang mengatur hal tersebut antara lain :

?????????????????? ?????? ?????????

Artinya :       Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (Al-Quran surah al-Maidah ayat 1)

?????????????????? ????????????????? ?????????? ????????? ???? ????? ?????? ?????????????

Artinya :       Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling (memakan) harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu (Al-Quran Surah an-Nisa ayat : 29)

?????????????????? ???????????? ???????? ???????? ????????

Artinya :       Hai orang-orang yang beriman jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu buatlah secara tertulis.

Untuk merealisasi keinginan masing-masing dimana keinginan tersebut  tidak dilakukan secara tunai maka dituangkanlah  ke dalam suatu bentuk perjanjian  (akad)  sehingga dalam syari’at Islam ditemukan banyak sekali jenis-jenis akad seperti   akad Bai’ al-Murabahah,  Bai’ al-Salam,  Bai’ al-Istishna’ Al- Ijarah,  Al-Musyarakah,  Al-Qiradh (Peminjaman),  Al-Kafalah (Penjamin),   Al-Wakalah,  Hiwalah,   Al- Wadi’ah (titipan),  Dhaman, Rahn (Gadai) dan sebagainya.

Pembangunan  perekonomian berasaskan prinsip-prinsip syari’ah saat ini memang sedang berkembang dengan pesatnya di beberapa negara di belahan bumi ini. Di indonesia perkembangan perekonomian berdasarkan prinsip syari’ah  tersebut ditandai dengan lahirnya berbagai jenis fatwa ulama seperti Fatwa Dewan Syari;ah Nasional dan peraturan perundang-undangan  seperti Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimana isinya antara lain  dalam melaksanakan kegiatan ataupun usaha yang berasaskan prinsip-prinsip syari’ah tidak boleh mengandung riba, maisir, gharar, haram dan Zalim.

PERMASALAHAN

Praktik jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran serta menggunakan dana milik orang lain memang sudah sering dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Seseorang yang berkeinginan untuk memiliki suatu barang namun tidak mampu membelinya disebabkan belum memiliki uang,  sering meminta bantuan kepada orang lain yang memiliki dana agar diberi pinjaman serta sanggup membayar melebihi pokok pinjaman asalkan pengembalian pinjaman tersebut dilakukan dengan cara angsuran/cicilan. Di lain pihak ada juga pemilik dana keberatan memberikan pinjaman dana dengan pengembalian sebagaimana yang dimaksud oleh  peminjam dana karena mengetahui praktik seperti itu adalah  riba  namun bersedia membantu peminjam dana dengan cara mengeluarkan modal/dana untuk pengadaan barang yang diinginkan oleh peminjam dana dan kemudian menjualnya kepada peminjam dana dengan catatan peminjam dana harus mengembalikan biaya pengadaan  barang yang dimaksud beserta keuntungan penjualannya dengan membayar secara angsuran kepada pemilik dana.

Selanjutnya karena pemilik dana bukan orang yang berprofesi sebagai pembuat barang sebagaimana yang diinginkan oleh peminjam dana serta tidak memiliki waktu untuk mengurus pengadaannya maka pemilik dana mewakilkan kepada peminjam dana untuk mengurus segala keperluan yang menyangkut pengadaan barang dimaksud dengan menyerahkan dana sesuai dengan kesepakatan, misalnya jika harga pengadaan barang pesanan disepakati sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)  dengan harga jual  sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), maka kepada peminjam dana diserahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Adapun kewajiban peminjam dana selain mengurus segala keperluan yang menyangkut pengadaan barang pesanan juga mengembalikan kepada pemilik dana uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang merupakan harga jual barang pesanan dalam tempo sesuai dengan kesepakatan.

Sekarang timbul pertanyaan apakah cara-cara ber-muamalah seperti ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah sehingga dapat dibenarkan menurut Islam ?

PEMBAHASAN

Barangkali ada diantara pembaca yang sependapat dengan penulis bahwa praktik muamalah sebagaimana yang diuraikan di atas telah mencerminkan pelaksanaan akad berdasarkan prinsip-prinsp syari’ah yaitu akad Al-Istishna. Seseorang yang semula statusnya peminjam dana berubah menjadi mustashni’ (pemesan barang/konsumen) sedangkan pemilik dana statusnya menjadi shani’ (penerima pesanan/produsen). Selain akad al-Istishna dalam praktek muamalah tersebut juga terdapat akad al-Wakalah karena pemilik dana/shani juga bertindak sebagai (Al-Muwakkil) lantaran  telah mewakilkan pengadaan barang pesanan kepada mustashni sendiri,  sebaliknya peminjam dana/mustashni selain sebagai mustashni juga berkedudukan sebagai  (Al-Wakil) karena pengadaan barang pesanan tersebut telah diwakilkan kepadanya.

 

 

Sebagai gambaran dari praktek muamalah tersebut misalkan A dan B adalah dua orang yang sama-sama berprofesi sebagai pedagang yang menyediakan barang-barang dagangan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Kedua orang tersebut tidak memiliki tempat khusus untuk menjual dagangannya sehingga barang dagangan yang dimaksud  ditempatkan dalam rumah dimana hal tersebut membuat keadaan rumah menjadi kotor dan tidak sehat.

Untuk mengatasi keadaan tersebut A  dan B berkeinginan mendirikan sebuah kios  di depan rumah masing-masing yang halamannya memang masih cukup luas sehingga tidak menggangu keadaan dalam rumah tersebut. Setelah ditanya kepada beberapa pemborong untuk  membuat bangunan dengan kriteria seperti yang diinginkan oleh A dan B tersebut rata-rata pemborong sanggup membuatnya  dengan total biaya Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Selanjutnya setelah mengadakan tukar pikiran maka  A dan B  sepakat mengajukan permohonan kepada C orang yang memiliki banyak dana untuk dibuatkan kios  di depan rumah masing-masing  dengan menjelaskan kriteria  dan  biaya yang dibutuhkan serta kesanggupan A dan B untuk melunasi biaya pesanan tersebut.  Setelah mendengar keinginan A  dan B tersebut C menyatakan tidak keberatan untuk membiayai pembangunan kios yang dimaksud dengan ketentuan antara lain :

1.  C akan membiayai pembangunan 2 (dua) unit kios masing-masing untuk A dan B dengan biaya per-unit  sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2.  Setelah kios tersebut selesai dibangun maka C akan menjualnya kepada A dan B dengan mengambil keuntungan Rp.36.000.000,00 (tiga puluh  enam juta rupiah) setiap unit dengan pertimbangan bila uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)  tersebut digunakan untuk jual beli ikan asin tenggiri  sebagaimana yang dilakukan C selama ini maka keuntungannya rata-rata diatas Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.

3. A dan B masing-masing harus melunasi biaya pembangunan kios tersebut ditambah keuntungannya yaitu Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) + Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam  juta rupiah) = Rp.96.000.000,00. (sembilan puluh enam juta rupiah).

4.  Pembayaran dilakukan secara angsuran selama  60 bulan dengan jumlah angsuran setiap bulan Rp. 1.600.000,00 (sejuta enam ratus ribu rupiah)  dan dibayar paling lambat pada tanggal 10 bulan berjalan.

5.  Pembayaran pertama dilakukan awal bulan setelah bulan dimana perjanjian ditandatangani.

6. C tidak memiliki waktu untuk mengurus segala keperluan pembangunan kios tersebut   sehingga mewakilkan kepada A dan B  mencari pemborong dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kios masing-masing.

7.  Setelah selesai dibangun kios tersebut statusnya menjadi milik A dan B sehingga dapat langsung dimanfaatkan.

8.  Karena pembangunan kios yang dimaksud telah diwakilkan kepada A atau B  sesuai peruntukannya, maka jika terjadi cacat yang menyebabkan  kios tersebut tidak sesuai dengan kriteria, semua itu  menjadi tanggung jawab A atau B sehingga perjanjian tidak bisa dibatalkan dan A dan B tetap berkewajiban membayar angsuran sampai lunas.

A dan B menyatakan setuju dengan ketentuan tersebut lalu ditandatangani perjanjian dan selanjutnya C menyerahkan kepada A dan B masing-masing uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan A dan B menyerahkan sertifikat tanah masing-masing sebagai jaminan dimana nilai satu sertifikat diperkirakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian telah terjadi akad Al-Istishna dan Al-Wakalah dimana A dan B berkedudukan sebagai mustashni’ merangkap sebagai al-wakil sedangkan C berkedudukan sebagai shani merangkap al-muwakkil.

Setelah menerima uang dari shani’ Cmustashni A segera memanggil pemborong untuk membangun kios di depan rumahnya sehingga hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama kios yang dimaksud selesai dengan kriteria persis sebagaimana dalam perjanjian. Selanjutnya dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran  mustashni A juga tepat waktu sehingga dalam tempo yang telah ditentukan dalam perjanjian semua hutang-hutangnya lunas.

Sebaliknya mustashni B setelah menerima uang dari shani’ C berubah pikiran dimana dalam pikirannya akan lebih baik jika uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dijadikan tambahan modal sehingga barang dagangannya bertambah dan keuntungannya juga akan bertambah, sedangkan untuk tempat menjual barang dagangannya dapat dipindahkan  ke gudang di samping rumah  karena jika gudang tersebut ditata  dengan baik akan  menjadi bersih dan sehat serta cocok untuk tempat berjualan. Mustashni B juga berpikir pembuatan kios tersebut telah diwakilkan kepada dirinya sehingga mau dibangun atau tidak juga terserah pada dirinya, yang terpenting  angsuran sebesar Rp. 1.600.000,00 (sejuta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 60 bulan kepada tetap shani’ C dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya karena  mustashni B selalu tepat waktu dalam membayar angsurannya, maka saat jatuh tempo semua hutang-hutang  mustashni B kepada shani’ C juga menjadi lunas.

Pada saat menyerahkan angsuran terakhir dan mengambil kembali sertifikat tanah  yang dititipkan, mustashni B menjelaskan peruntukan uang yang telah diterima kepada  Shani’ C, namun shani’ C tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dana yang dikeluarkan serta keuntungan dari  rencana pembangunan kios untuk mustashni’ B tersebut telah diterimanya.

Cara-cara ber-muamalah seperti terurai di atas sampai sekarang ini masih biasa dilakukan dalam masyarakat terutama pada masyarakat di daerah-daerah terpencil yang di diami oleh kelompok-kelompok  petani dan nelayan tradisional dimana rata-rata penghasilan yang mereka peroleh sangatlah  kecil namun rutin setiap hari. Pada saat mereka membutuhkan sesuatu yang sifatnya sangat vital namun memerlukan dana yang besar terpaksa harus meminta bantuan orang lain  yang memiliki dana lebih. Masyarakat nelayan tradisional misalnya sering meminta bantuan kepada seorang pemilik dana yang biasanya disebut juragan untuk membuat sebuah perahu karena perahunya yang lama sudah agak rusak akibat terjangan gelombang. Biasanya apabila modal pembuatan perahu, keuntungan, cara dan waktu pembayaran telah disepakati maka sang juragan bersedia membantu namun tidak dengan membuat perahu melainkan menyerahkan sejumlah uang dan mempercayakan kepada nelayan tersebut proses pembuatan perahu yang dimaksud, sedangkan si nelayan  setelah menerima uang kadangkala berubah pikiran sehingga uang yang seharusnya dibuatkan perahu baru dialihkan menjadi perbaikan perahu yang lama, dibelikan dengan pukat (jaring untuk menangkap ikan) dan sebagainya.

Menyikapi hal tersebut para tokoh agama  (agama Islam) berbeda pendapat. Ada yang berpendapat muamalah seperti tersebut halal karena telah sesuai dengan prinsip syari’ah yaitu jual beli al-istishna dan al-wakalah namun  ada juga yang berpendapat tetap haram karena masih terdapat unsur riba. Dalam akad al-istishna yang harus diterima oleh pemesan adalah barang bukan uang sedangkan dalam praktik jual beli tersdebut yang diterima bukan barang melainkan sejumlah uang dengan pengembalian melebihi jumlah uang yang diterima.

Hampir semua bab muamalah dalam kita-kitab fiqih memberikan  penjelasan tentang akad al-istishna’ yang disampaikan oleh para ulama. Dari penjelasan-penjelasan tersebut sering disimpulkan bahwa rukun  al-istishna terdiri dari 1.  ‘Aqid, yaitu orang yang mengadakan perjanjian, terdiri dari Shani’ (orang yang menerima pesanan / produsen / penjual) dan Mustashni’ ( orang yang memesan / konsumen / pembeli ),  2.Ma’qud ‘alaih yaitu objek pesanan termasuk pengerjaan barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran. 3. Shighat yaitu berupa pernyataan serah terima antara shani’ dan mustashni. Sedangkan syarat al-istishna hanya terfokus pada kondisi barang yang dipesan yaitu harus jelas kriterianya dan merupakan barang  yang biasa diperjual belikan.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab-kitab fiqih mengenai al-istishna memang masih dirasakan  tidak tegas serta tidak terperinci sehingga menimbulkan banyak penafsiran, oleh karenanya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna' yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pertama,  Ketentuan tentang Pembayaran :

1.  Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

2.  Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

3.  Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua,  Ketentuan tentang Barang :

1.  Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

2.  Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

3.  Penyerahannya dilakukan kemudian.

4.  Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

5.  Pembeli (mustashni’) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

6.  Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

7.  Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga,  Ketentuan Lain :

1.  Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.

2.  Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna’.

3.  Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Praktik jual beli sebagaimana yang diuraikan di atas selain menggunakan akad istishna juga menggunakan akad al-wakalah dimana shani’ dalam pengadaan barang pesanan menyerahkan kepada mustashni itu sendiri untuk menyelesaikan barang pesanan tersebut. Para ulama menetapkan bahwa al-wakalah akan sah apabila memenuhi syarat dan rukun yaitu harus ada orang yang mewakilkan (al-muwakil), orang yang diwakilkan, objek yang diwakilkan dan sighat. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah menetapkan syarat-syaratnya wakalah antara lain :

1.  Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka  dalam mengadakan kontrak (akad)

2.  Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

3. Syarat-Syarat Muwakkil

a.  Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan

b.  Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan anak menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya

4. Syarat-syarat  Wakil

a.. Cakap hukum

b.  Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya

c.  Wakil adalah orang yang diberi amanat

5. Hal-Hal yang diwakilkan

a.  Diketahui dengan jelas  oleh orang yang mewakili

b.  Tidak bertentangan dengan syariah Islam

c.  Dapat diwakilkan menurut syariah Islam

Menurut Penulis cara-cara bermuamalah dalam masyarakat sebagaimana dalam contoh di atas terutama yang dilakukan oleh A dan B dengan C pada awalnya sudah sesuai dengan rukun dan syarat al-istishna karena sudah ada shani, mustashni, ma’qud ‘alaih dan sighat, akan tetapi setelah digabungkan dengan akad al-wakalah yang bersifat sangat umum dimana pengadaan objek (ma’qud ‘alaih)  diserahkan kepada mustashni yang sekaligus sepenuhnya menjadi tanggungjawab mustashni tersebut, maka ketika mustashni tidak  melakukan  pengadaan sebagaimana dalam perjanjian atau pengadaan yang dilakukan tersebut bersifat fiktif maka akad al-istishna menjadi bias (menyimpang) sehingga serupa dengan akad kredit antara kreditur dan debetur.

Dalam contoh di atas kelebihan uang Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang diperoleh C dari A adalah keuntungan hasil penjualan kios yang dibangun oleh C dengan biaya sebesar  Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)  dan dijual kepada  A dengan harga  Rp.96.000.000,00. (sembilan puluh enam juta rupiah). Akan tetapi uang sebesar  Rp.36.000.000,00  (tiga puluh enam juta rupiah) yang  diperoleh dari B sumber keuntungannya  tidak jelas sehingga sama saja dengan B meminjam uang  tunai kepada C sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan kewajiban mengembalikan pinjaman pokok secara angsuran selama 60 bulan yang besarnya setiap bula sebesar Rp.1.000.000,00 ditambah bunga 1 % dari jumlah pokok pinjaman yaitu sebesar Rp.600.000,00  setiap bulan sehingga bila dibuat rumusan maka angsuran setiap bulan yang menjadi kewajiban B adalah sebagai berikut :

 

Angsuran setiap bulan =

Pokok Pinjaman

+  Pokok Pinjaman x 1 %

 

Lama Angsuran

 

=

Rp.60.000.000,00

+  Rp.60.000.000,00 x 1 %

 

60

 

=

Rp.1.000.000,00

+  Rp.600.000,00

=

Rp.1.600.000,00

 

 

Menggabungkan akad al-istishna dengan akad al-wakalah memang lebih efektif dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.  Ketika pengadaan barang telah diwakilkan kepada mustashni/wakil maka bagi Shani’/muwakkil tidak perlu lagi ada rasa kekhawatiran akan hak khiyar yang dimiliki mustashni, sebaliknya bagi mustashni juga tidak perlu khawatir dengan kualitas barang pesanannya karena yang menjadi pengawas dalam pengerjaan barang tersebut adalah  mustashni itu sendiri.

Mengingat penggabungan kedua jenis akad tersebut di atas sangat dibutuhkan maka agar tidak terjadi penyelundupan prinsip dari prinsip syari’ah kepada prinsip non syari’ah maka harus dibuat kelausula yang mempersempit terjadinya penyelundupan prinsip tersebut secara terpisah dari akad al-wakalah, misalnya klausula  yang menyangkut  tenggang waktu pengadaan barang pesanan (Objek/ma’qud ‘alaih ) dan klausula tentang keharusan adanya serah terima barang pesanan. Dalam contoh di atas baik penyerahan objek dari B selaku wakil kepada  C selaku muwakkil maupun penyerahan objek  dari C selaku Shani’ kepada B selaku mustashni’. Menurut Penulis klausula tentang serah terima ini terutama serah terima dari Shani’ kepada mustashni’ sangat penting dibuat karena proses peralihan hak atas objek al-istishna dimulai sejak adanya serah terima tersebut.

Selain harus dibuat klausula sebagaimana tersebut di atas agar dalam pelaksanaan akad tersebut tidak terjadi penyimpangan (bias), juga harus ada pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ditunjuk khusus untuk tugas tersebut. Dalam contoh di atas C seharusnya menunjuk seseorang yang bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan kios tersebut sehingga jika ditemukan  indikasi  ada penyelewengan maka Pengawas harus segera mempertemukan C dalam kapasitas selaku muwakkil dengan B dalam kapasitas sebagai wakil guna membahas masalah indikasi penyelewengan tersebut.

Pada kelompok usaha yang telah berbadan hukum petugas pengawasan memang telah dipersiapkan, dalam koperasi misalnya telah ada pengawas yang dikenal dengan istilah Badan Pengawas (BP) yang tugasnya antara lain mengadakan audit tentang harta kekayaan serta rugi laba koperasi tersebut.

 

KESIMPULAN

Setelah mengadakan analisa  sebagaimana dalam  uraian-uraian di atas,  agar  akad al-istishna yang digabungkan dengan akad  al-wakalah tidak menjadi bias dimana akibatnya akan menimbulkan  praktik riba terselubung Penulis berpendapat :

1.  Penggabungan akad al-wakalah dengan akad al-istishna dalam jual beli al-istishna dapat dilakukan apabila rukun dan syarat kedua akad tersebut telah terpenuhi.

2.  Mewakilkan kepada mustashni untuk menyelesaikan pengadaan objek pesanan dalam jual beli al-istishna dapat menimbulkan praktik riba, oleh karenanya shani/muwakkil sebaiknya :

a.  Membuat kalusula-klausula dalam perjanjian yang bersifat mempersempit terjadinya penyimpangan atau penyelundupan dari prinsip-prinsip syari’ah menjadi prinsip non syari’ah.

b.  Menunjuk seseorang atau membentuk suatu badan sebagai pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan akad/perjanjian.

3.  Orang atau badan yang ditunjuk sebagai Pengawas harus benar-benar mengadakan pengawasan mulai dari bentuk dan rumusan sampai pelaksanaan akad/perjanjian agar benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.

Demikian tulisan  singkat dan sederhana ini semoga ada manfaatnya. Keritik dan saran dari pembaca untuk menambah dan memperluas wawasan kita semua sangat penulis harapkan.

Sarolangun,  Februari 2014

Penulis,

 

Drs. Herman Supriyadi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas